Anggota DPR Ingatkan Vaksinasi ‘Booster’ Jangan Lalaikan Fokus Vaksinasi Nasional

06-01-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar jangan sampai vaksinasi booster yang direncanakan akan mulai diberikan pada 12 Januari 2022 mendatang membuat fokus target 70 persen vaksin dosis kedua Covid-19 terabaikan. Sebab, menurut data Kementerian Kesehatan per Senin (3/1/2022), vaksinasi nasional dosis pertama mencapai 79,87 persen dan dosis kedua baru mencapai 54,88 persen.

 

“Rencana vaksin booster jangan sampai melalaikan fokus pencapaian vaksinasi nasional. Dosis kedua baru 54,88 persen dari target 70 persen. Artinya prioritas utama belum selesai," kata Mufida, sapaan akrabnya, kepada media, Rabu (5/1/2022). Selain itu, Mufida juga mengatakan bahwa kebutuhan vaksin booster harus dikaji lebih seksama, termasuk soal kelompok sasaran spesifik yang membutuhkannya.

 

"Harus dikaji betul seberapa besar kebutuhan booster. Karena sebagian epidemiolog mensinyalir Indonesia sudah mencapai herd immunity yang di antaranya berasal dari kekebalan yang muncul dari dalam tubuh para penyintas Covid-19. Jumlah penyintas Covid-19 ini diyakini cukup banyak di luar data resmi yang dilansir pemerintah," imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Lebih lanjut, Mufida mengimbau pemerintah agar tidak menjadikan vaksin booster sebagai ajang bisnis. Untuk itu, Mufida menyarankan jika memang bisa, semua vaksin booster diberikan secara gratis. "Pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat. Kalau memang harus dilakukan booster vaksin, maka sedapat mungkin digratiskan bagi rakyat terutama menengah ke bawah," ujarnya.

 

Selain itu, Mufida juga mengingatkan agar data vaksinasi nasional benar-benar di-update dengan tepat. Permasalahan joki vaksin, data cakupan vaksinasi antar daerah yang kurang tepat, dan pemberian vaksin booster kepada orang yang bukan prioritas harus diperbaiki dan jangan sampai terulang kembali.

 

Terakhir, Mufida meminta agar pengembangan vaksin di dalam negeri lebih dioptimalkan. Seperti pengembangan vaksin Merah Putih yang baru menuju uji klinis fase satu pada awal Februari 2022 harus dipercepat agar bisa digunakan sebagai booster. Sehingga nantinya vaksinasi booster tidak lagi bergantung pada vaksin impor.

 

"Perlu ada intervensi untuk mempercepat produksi vaksin Merah Putih agar tidak bergantung dengan vaksin booster impor. Terlebih ada peleburan Lembaga Eijkman yang dikhawatirkan semakin mengulur waktu produksi vaksin merah putih," tutup legislator dapil DKI Jakarta I ini. (bia,rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...